Diskusi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Pemerintahan Prabowo Subianto 2026

• Diskusi kebijakan di tahun pertama pemerintahan baru memperlihatkan jurang antara janji Inklusi Gender dan realisasi anggaran serta regulasi.
• Pemberdayaan Perempuan tersendat ketika anggaran lembaga kunci—KPPPA, Komnas Perempuan, LPSK, dan KND—turun, memengaruhi layanan, pendampingan, dan respons kasus.
• Data kekerasan berbasis gender menunjukkan skala masalah yang besar, termasuk lonjakan KBGO dan keterlibatan aparat dalam kasus tertentu.
• Kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap belanja raksasa, tetapi dipersoalkan karena tata kelola, keselamatan pangan, bias gender dalam desain program, dan minimnya regulasi turunan.
• Di ranah Politik, keterwakilan perempuan di kabinet belum mendekati target afirmasi 30%, membuat agenda kesetaraan rentan tersisih dari pengambilan keputusan.
• Tekanan ekonomi (PPN, LPG 3 kg, PBB) dan ketenagakerjaan (PHK, kerja rentan, RUU PPRT yang tak kunjung selesai) mempertebal beban berlapis yang kerap jatuh ke perempuan.

Perdebatan publik tentang Kebijakan Pemberdayaan Perempuan pada masa Pemerintahan Prabowo Subianto semakin nyaring karena masyarakat melihat dua arus yang berjalan berlawanan. Di satu sisi, komitmen normatif tentang kesetaraan—yang kerap dikaitkan dengan agenda nasional pasca Pemilu—terus diucapkan dalam pidato, dokumen perencanaan, dan kampanye program “hasil cepat”. Di sisi lain, pengalaman sehari-hari perempuan di rumah, tempat kerja, layanan publik, serta ruang digital memperlihatkan beban baru: biaya hidup yang menekan, perlindungan yang menipis, dan akses ke layanan dasar yang tidak membaik secepat jargon pembangunan.

Di titik inilah Diskusi menjadi penting: bukan semata menilai niat, melainkan menguji desain kebijakan, ukuran anggaran, kualitas implementasi, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Artikel ini menelusuri sejumlah simpul perdebatan—dari pemangkasan anggaran lembaga perlindungan hingga program besar seperti MBG—seraya mengajak pembaca melihat bagaimana Inklusi Gender semestinya diterjemahkan menjadi mekanisme kerja negara. Jika negara serius ingin menghadirkan keadilan, pertanyaannya sederhana namun menohok: mengapa isu perempuan masih sering dianggap tambahan, bukan fondasi?

Diskusi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Pemerintahan Prabowo Subianto: Janji Asta Cita vs Realitas Anggaran

Dalam banyak forum kebijakan setelah Pemilu, pemerintah menyebut kesetaraan sebagai bagian dari visi pembangunan. Namun, Diskusi di kalangan organisasi perempuan dan pengamat anggaran menajam ketika angka-angka APBN menunjukkan sinyal berbeda: lembaga yang menjadi “tulang punggung” perlindungan dan pemulihan justru mengalami pengetatan. Dampaknya tidak berhenti pada angka di kertas; ia turun menjadi antrean layanan yang lebih panjang, pendampingan yang lebih terbatas, dan program pencegahan yang makin jarang menyentuh daerah.

Salah satu contoh paling sering diangkat adalah penurunan pagu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran yang sempat berada di kisaran Rp300,1 miliar pada 2025 berkurang menjadi Rp214,1 miliar pada 2026, setelah pada 2025 juga pernah mengalami pemangkasan besar pada fase penetapan. Di lapangan, pengurangan ini kerap diterjemahkan menjadi penghematan pelatihan aparat layanan, minimnya kampanye pencegahan di daerah, dan tersendatnya dukungan teknis bagi unit layanan terpadu. Apakah bisa disebut penguatan peran perempuan bila “mesin” negara untuk melindungi justru melambat?

Komnas Perempuan juga merasakan pukulan serupa. Pemotongan dari sekitar Rp47,7 miliar menjadi Rp28,9 miliar dibaca aktivis sebagai kemunduran kapasitas. Ketika lembaga pemantau harus memangkas aktivitas, konsekuensinya adalah berkurangnya kemampuan merespons laporan, mendampingi advokasi kebijakan, serta menjaga kualitas dokumentasi. Program strategis seperti penguatan kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan pun menjadi rawan tersendat bila dukungan operasional mengecil.

Situasi perlindungan korban menjadi semakin kompleks ketika LPSK mengalami pengetatan yang tajam. Pemangkasan besar—yang sempat disebut turun lebih dari separuh dibanding tahun sebelumnya—memunculkan kekhawatiran tentang kualitas perlindungan saksi dan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, KDRT, dan tindak pidana lain yang membutuhkan skema perlindungan jangka panjang. Dalam Diskusi kebijakan, isu ini kerap muncul sebagai dilema: negara ingin mendorong pelaporan, tetapi prasyarat keamanan dan pemulihan tidak dipenuhi secara memadai.

Perempuan dengan disabilitas berada pada posisi yang makin rentan ketika Komisi Nasional Disabilitas mengalami pemotongan ekstrem pada periode sebelumnya hingga menyisakan ruang gerak yang minimal. Bagi keluarga yang mendampingi anak perempuan disabilitas sebagai penyintas kekerasan, layanan yang terfragmentasi membuat mereka harus “berburu pintu”—dari puskesmas, kepolisian, hingga lembaga bantuan hukum—tanpa jaminan prosedur yang ramah disabilitas. Banyak orang tua menyebut proses ini melelahkan, mahal, dan memakan waktu, sebuah bentuk kemiskinan waktu yang jarang dihitung dalam indikator ekonomi.

Persoalan anggaran ini menjadi semakin tajam bila dilihat berdampingan dengan indikator ketimpangan: Indonesia masih berada di papan tengah-bawah dalam Indeks Ketimpangan Gender global, sementara di dalam negeri angka kemiskinan perempuan tercatat lebih tinggi dari laki-laki. Pada saat yang sama, rapuhnya sistem layanan terlihat dari angka kematian ibu yang masih ribuan kasus per tahun—yang sering dipahami sebagai cermin akses kesehatan reproduksi, rujukan, dan kualitas layanan yang belum merata hingga wilayah terpencil.

Dalam bingkai Pemberdayaan Perempuan, Diskusi paling produktif biasanya mengarah pada satu pertanyaan teknokratis: bagaimana menjadikan Inklusi Gender sebagai logika anggaran lintas-kementerian, bukan hanya tugas satu kementerian? Jika fokus belanja besar berpindah ke program populis, maka mekanisme “gender budgeting” semestinya memastikan layanan perlindungan tidak menjadi korban efisiensi. Insight akhirnya jelas: komitmen kesetaraan mudah diucapkan, tetapi diuji keras oleh keberanian menempatkan anggaran pada tempat yang tepat.

Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Inklusi Gender: Ketika Kekerasan Berbasis Gender Melampaui Kapasitas Negara

Ketika orang berbicara tentang perlindungan, sering kali diskusi berhenti pada penegakan hukum. Padahal bagi korban, perlindungan adalah rantai layanan: pelaporan yang aman, visum dan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, perlindungan saksi, hingga pemulihan ekonomi. Di sinilah pemangkasan anggaran lembaga-lembaga kunci menjadi masalah struktural, karena angka kekerasan tidak menurun hanya dengan slogan.

Dokumentasi nasional menunjukkan skala kekerasan berbasis gender sangat besar. Catatan tahunan Komnas Perempuan pada periode pelaporan sebelumnya memuat ratusan ribu kasus, sementara sistem pelaporan layanan PPA hingga akhir Oktober 2025 mencatat puluhan ribu korban perempuan—angka yang sering disebut hanya puncak gunung es karena hambatan melapor, stigma, dan relasi kuasa di rumah maupun tempat kerja. Dalam Diskusi kebijakan, angka ini menjadi “alarm” bahwa pencegahan dan layanan tidak boleh dikerdilkan menjadi proyek musiman.

Dimensi baru yang makin meresahkan adalah kekerasan berbasis gender online (KBGO). Temuan jaringan masyarakat sipil pada triwulan tertentu di 2025 menunjukkan ratusan kasus dalam tiga bulan, yang berarti rata-rata beberapa korban per hari, dan mayoritas korbannya perempuan. Peningkatan kasus pada anak juga memperlihatkan risiko ganda: ruang digital menjadi lokasi kekerasan sekaligus alat pemerasan yang dapat merembet ke sekolah, keluarga, dan kesehatan mental. Dalam praktiknya, korban sering kebingungan harus melapor ke mana: polisi siber, unit PPA, platform media sosial, atau lembaga pendamping—semuanya punya prosedur yang berbeda.

Untuk membuat Diskusi terasa nyata, bayangkan kasus fiktif namun lazim: Sari, pekerja ritel di kota penyangga, mengalami ancaman penyebaran konten intim dari mantan pacar. Ia takut melapor karena khawatir disalahkan keluarga dan tempat kerja. Ketika akhirnya berani datang ke kantor layanan, ia diminta membawa bukti digital, menjelaskan kronologi berulang-ulang, dan menunggu jadwal pendampingan. Jika layanan pendampingan dipangkas, Sari berpotensi menyerah di tengah proses. Padahal, bagi korban KBGO, waktu adalah kunci: konten dapat menyebar dalam hitungan menit.

Aspek lain yang memicu kekhawatiran adalah menyempitnya ruang aman bagi pembela HAM dan warga yang bersuara kritis. Catatan lembaga pemantau menunjukkan adanya kasus kekerasan berbasis gender yang pelakunya terkait aparat penegak hukum, terutama dalam konteks kriminalisasi. Diskusi di ruang publik lalu bertanya: bagaimana memastikan aparat menjadi pelhintung, bukan sumber ketakutan? Tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, korban akan memilih diam, dan angka laporan yang rendah justru menutupi masalah sebenarnya.

Masalahnya tidak hanya pada respons kasus, tetapi juga pada arsitektur kebijakan. Dari ratusan produk hukum yang lahir dalam periode 2024–2025, hanya sebagian kecil yang memasukkan isu perempuan, dan itu pun dominan pada penanganan korban kekerasan seksual. Gambaran ini membuat agenda Inklusi Gender tampak seperti “lampiran”, bukan bagian dari desain kebijakan lintas sektor seperti fiskal, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Rekomendasi internasional seperti butir-butir dari Komite CEDAW berkali-kali menekankan pekerjaan rumah: menghapus kebijakan diskriminatif, melindungi perempuan pembela HAM, memastikan perlindungan bagi perempuan adat dan penyintas bencana, serta menghentikan praktik budaya yang membahayakan. Namun rekomendasi akan tinggal dokumen bila indikator kinerja kementerian tidak mengikat, data tidak terpilah, dan pendanaan tidak mengikuti prioritas. Insight akhirnya: perlindungan perempuan bukan slogan moral, melainkan kapasitas negara yang harus dibangun lewat sistem, anggaran, dan akuntabilitas.

Perdebatan soal perlindungan juga ramai dibahas dalam berbagai kanal publik, termasuk forum talkshow dan diskusi kebijakan.

Politik Representasi Perempuan di Pemerintahan Prabowo Subianto: Afirmasi, Kabinet, dan Arah Kebijakan Pasca Pemilu

Dalam isu kesetaraan, Politik representasi adalah pintu masuk yang menentukan. Siapa yang duduk di meja keputusan akan memengaruhi apa yang dianggap penting, data apa yang dipakai, dan krisis mana yang diprioritaskan. Diskusi tentang kabinet pada masa Pemerintahan Prabowo Subianto mengemuka karena angka keterwakilan perempuan di level menteri dan wakil menteri masih jauh dari patokan afirmasi 30% yang sering disebut dalam ruang publik sebagai target minimal untuk memperkuat pengaruh perempuan dalam kebijakan strategis.

Dari total susunan kabinet yang besar, jumlah perempuan yang mengisi posisi puncak tetap minoritas. Ini menimbulkan efek berantai. Pertama, agenda kesetaraan mudah “tenggelam” ketika rapat koordinasi dikuasai isu keamanan, infrastruktur, dan program populis. Kedua, perspektif pengalaman hidup perempuan—seperti beban kerja perawatan tidak dibayar, risiko kekerasan di ruang privat, atau hambatan akses layanan reproduksi—lebih sulit masuk ke indikator keberhasilan. Ketiga, ketika terjadi perdebatan anggaran, pos belanja yang berlabel “perlindungan” sering kalah dari proyek fisik yang mudah dipamerkan sebagai capaian.

Namun representasi bukan sekadar menghitung kursi. Diskusi yang lebih tajam menilai kualitas mandat, kewenangan, dan keberanian politik. Perempuan bisa saja hadir di jabatan publik, tetapi bila tidak didukung mesin birokrasi, anggaran, dan dukungan presiden, pengaruhnya terbatas. Di sinilah relevansi Inklusi Gender: ia menuntut agar seluruh kementerian—ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan—memiliki target terukur yang memihak kesetaraan, bukan menyerahkan urusan perempuan pada satu kementerian saja.

Untuk memperjelas, perhatikan contoh kebijakan fiskal dan program prioritas. Ketika program raksasa seperti MBG menyerap ratusan triliun, keputusan itu lahir dari meja politik yang menetapkan prioritas. Jika perempuan di meja itu sedikit, pertanyaan kritis yang berbasis pengalaman perempuan—misalnya, “siapa yang akan melakukan kerja distribusi di posyandu?”, “bagaimana memastikan menu sesuai kebutuhan ibu hamil dan menyusui?”, “bagaimana mencegah beban relawan perempuan tanpa insentif?”—sering muncul terlambat, setelah masalah membesar.

Di banyak daerah, Diskusi representasi juga berkait dengan tata kelola lokal. Kenaikan PBB yang melonjak di beberapa wilayah, pembatasan LPG 3 kg yang membuat antrean panjang, atau kebijakan sekolah yang menambah beban keluarga, semuanya memerlukan pemimpin yang peka gender di tingkat kabupaten/kota. Namun tanpa mekanisme afirmasi dan pembinaan kader perempuan di partai, ruang Politik lokal kerap tetap maskulin, terutama dalam komisi anggaran dan pembangunan.

Diskusi pasca Pemilu juga menghadirkan pertanyaan tentang ukuran keberhasilan: apakah sukses diukur dari besarnya proyek dan kecepatan penyerapan anggaran, atau dari kemampuan negara mengurangi risiko yang paling dekat dengan hidup warga? Bagi perempuan, keberhasilan terasa ketika layanan pengaduan cepat, pos layanan ramah, tempat kerja aman, daycare terjangkau, dan fasilitas sekolah layak. Jika indikatornya tidak bergeser, kebijakan akan terus memproduksi ketimpangan.

Di sinilah relevan menyusun alat bantu pembacaan kebijakan yang konkret. Tabel berikut merangkum sebagian perubahan anggaran lembaga yang sering dibahas dalam Diskusi publik, untuk menunjukkan bagaimana prioritas fiskal bisa berdampak langsung pada perlindungan.

Melihat tabel itu, Diskusi representasi berubah menjadi Diskusi kekuasaan fiskal: siapa yang menentukan prioritas, dan apakah perspektif perempuan ikut mengunci keputusan? Insight akhirnya: tanpa representasi bermakna, kebijakan yang menyasar perempuan mudah berubah menjadi retorika yang tidak mengikat.

Program Populis dan Pemberdayaan Perempuan: Evaluasi MBG, Tata Kelola, dan Bias Gender dalam Implementasi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering dipromosikan sebagai investasi masa depan. Namun perdebatan publik menilai program sebesar ini tidak bisa hanya mengandalkan narasi “niat baik”. Diskusi kebijakan menuntut standar keamanan pangan, desain yang peka gender, transparansi pengadaan, serta regulasi yang jelas. Ketika program menyentuh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, kegagalan kecil pun bisa menjadi krisis kesehatan publik.

Catatan lembaga riset kesehatan menunjukkan adanya lonjakan kasus keracunan makanan di berbagai provinsi hingga puluhan ribu kasus pada Oktober 2025. Angka ini memantik pertanyaan: apakah rantai pasok dan kontrol kualitas sudah siap untuk skala nasional? Banyak keluarga di daerah industri bercerita bahwa anaknya mengalami mual dan diare setelah makan paket; mereka lalu harus mengeluarkan biaya tambahan untuk obat dan transport ke fasilitas kesehatan. Di sini, beban kembali jatuh pada perempuan—ibu atau nenek—yang mengurus anak sakit, izin kerja, dan logistik rumah tangga.

Diskusi juga menyoroti konten gizi dan potensi kemunduran paradigma. Ada kritik bahwa menu dan paket tertentu menghidupkan lagi pola lama “4 Sehat 5 Sempurna”, termasuk masuknya produk susu berperisa tinggi gula atau produk kemasan, padahal regulasi kesehatan sebelumnya menekankan pembatasan pengaruh industri tertentu dalam intervensi gizi. Perdebatan ini bukan sekadar soal preferensi makanan; ia menyangkut benturan kepentingan, lobi industri, dan risiko kesehatan jangka panjang seperti obesitas dan diabetes.

Di lapangan, cerita yang sering luput adalah kerja distribusi. Kader kesehatan di posyandu—yang mayoritas relawan perempuan—dilaporkan mendapat tugas tambahan membagikan paket, mendata penerima, hingga menghadapi komplain warga, sering tanpa insentif yang memadai. Ini contoh nyata bagaimana kebijakan yang tidak memasukkan Inklusi Gender akan menciptakan “biaya tersembunyi”: kerja perawatan dan kerja komunitas yang tidak dibayar. Ketika pemerintah menyebut program ini efisien, siapa yang sebenarnya menanggung biaya waktunya?

Tata kelola MBG juga mengundang diskusi sensitif tentang komposisi pejabat dan potensi konflik kepentingan. Peran dominan unsur berlatar TNI/Polri dalam struktur tertentu, serta keterlibatan jaringan organisasi yang beririsan dengan entitas dapur, memunculkan kekhawatiran tentang check and balance. Bahkan wacana insentif untuk konten positif—yang sempat dibicarakan di ruang publik—memperlihatkan betapa komunikasi kebijakan dapat menjadi bumerang bila tidak dikelola serius. Kepercayaan publik tidak dibangun dari konten viral, melainkan dari data, audit, dan mekanisme pengaduan yang bekerja.

Ada pula simbolisme yang memancing kritik: penyajian menu serentak untuk momen tertentu yang dikaitkan dengan preferensi personal pemimpin. Bagi sebagian warga, itu terasa seperti kampanye terselubung yang menumpang pada program publik. Dalam Diskusi kebijakan, simbolisme semacam ini dinilai mengaburkan fokus: keselamatan pangan, kesesuaian gizi, dan akuntabilitas pengadaan.

Untuk menggeser perdebatan dari “pro-kontra” menjadi perbaikan konkret, beberapa prinsip desain program sering diajukan dalam forum masyarakat sipil. Berikut daftar yang relevan untuk memastikan MBG tidak bertabrakan dengan agenda Pemberdayaan Perempuan:

• Regulasi operasional yang jelas (misalnya payung peraturan pelaksana) agar standar menu, pengadaan, dan pengawasan memiliki dasar hukum yang mengikat.
• Data terpilah penerima manfaat (usia, status kehamilan/menyusui, disabilitas, wilayah) untuk mencegah salah sasaran dan mengukur dampak.
• Skema insentif dan perlindungan kerja bagi kader/relawan perempuan agar kerja komunitas tidak berubah menjadi eksploitasi.
• Protokol keamanan pangan dari hulu ke hilir, termasuk audit dapur, pelatihan, dan sistem pelaporan cepat bila terjadi keracunan.
• Manajemen konflik kepentingan yang transparan, dengan pelaporan afiliasi, audit independen, dan kanal pengaduan publik.

Diskusi MBG pada akhirnya menguji cara negara memahami kesejahteraan. Program gizi bisa sangat penting, tetapi tanpa desain yang peka terhadap relasi kuasa, ia berisiko memperluas beban perempuan dan memperlemah program kesehatan yang sudah berjalan. Insight akhirnya: program besar tidak otomatis adil; keadilan lahir dari tata kelola, data, dan keberpihakan yang terukur.

Perdebatan MBG juga banyak muncul dalam rekaman seminar, rapat dengar pendapat, dan ulasan kebijakan di kanal video.

Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Layanan Dasar: Menguji Inklusi Gender di Tengah Tekanan Biaya Hidup

Jika perlindungan adalah soal rantai layanan, maka pemberdayaan juga soal kemampuan perempuan bertahan dalam ekonomi yang berubah. Diskusi kebijakan ekonomi pada masa Pemerintahan Prabowo Subianto sering memusat pada pertumbuhan dan program besar. Namun dari perspektif Inklusi Gender, yang diuji adalah dampak pada rumah tangga: biaya hidup, keamanan kerja, dan akses layanan dasar.

Kenaikan wacana pajak konsumsi di awal periode pemerintahan—meskipun kemudian diarahkan terutama untuk barang mewah—tetap memunculkan ketakutan publik tentang efek domino pada harga. Dalam rumah tangga, perempuan sering menjadi “manajer” belanja: menakar beras, ongkos sekolah, uang transport, hingga kebutuhan kesehatan. Ketika harga naik sedikit saja, mereka menutup selisih dengan mengurangi porsi makan sendiri, menambah kerja sampingan, atau memperpanjang jam kerja perawatan. Time poverty ini jarang masuk statistik, tetapi sangat nyata.

Tekanan lain muncul dari pembatasan LPG 3 kg yang memicu kelangkaan dan antrean panjang pada awal 2025. Perempuan, terutama pelaku UMKM makanan rumahan, merasakan dampaknya langsung. Ada kisah tragis seorang perempuan lansia yang meninggal diduga akibat kelelahan setelah mengantre gas—sebuah peristiwa yang kemudian menjadi simbol kebijakan “tepat sasaran” yang tidak mempertimbangkan kondisi fisik warga dan beban kerja domestik.

Di tingkat lokal, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis di berbagai daerah memantik protes warga. Bagi perempuan, dampaknya tidak netral. Dalam banyak keluarga, aset rumah atau tanah tidak atas nama perempuan, namun merekalah yang merapikan pengeluaran dan mencari cara membayar tagihan. Ketika PBB melonjak berkali-kali lipat, yang dipotong pertama sering kebutuhan anak: gizi, seragam, atau biaya kesehatan. Di pedesaan, risiko kehilangan tanah akibat tunggakan juga menjadi ancaman yang menambah kerentanan perempuan kepala keluarga.

Pasar kerja menambah lapisan persoalan. Gelombang PHK pada 2025 diperdebatkan karena selisih angka antara data resmi dan catatan asosiasi/serikat. Terlepas dari angka pastinya, sektor industri pengolahan dan perdagangan—yang banyak mempekerjakan perempuan—termasuk yang paling rentan. Jaring pengaman seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan cenderung lebih mudah diakses pekerja formal tertentu, sementara pekerja perempuan di sektor informal, kontrak pendek, atau gig economy sering tercecer.

Diskusi ketenagakerjaan juga tak bisa lepas dari mandeknya perlindungan pekerja rumah tangga. Janji percepatan pengesahan RUU PPRT pernah mengemuka, tetapi belum menjadi kenyataan. Bagi jutaan PRT—yang mayoritas perempuan—ketiadaan payung hukum berarti kerentanan terhadap kekerasan, jam kerja berlebih, upah tidak layak, dan pemutusan kerja sepihak. Ini ironi pemberdayaan: kerja perawatan menjadi fondasi ekonomi kota, tetapi pekerjanya tidak diakui secara hukum.

Layanan dasar yang rapuh mempertebal beban. Data kerusakan sekolah yang tinggi pada 2025—dari SD hingga SMK—membuat keluarga cemas soal keselamatan dan kualitas belajar. Jika sekolah tidak memiliki toilet layak dan air bersih, anak perempuan menghadapi hambatan spesifik terkait kesehatan menstruasi dan rasa aman. Pada saat yang sama, regulasi daycare nasional yang komprehensif belum hadir, sementara jumlah tempat penitipan anak resmi masih sangat sedikit dibanding jumlah anak usia dini. Ketika daycare mahal dan tidak terjangkau buruh, perempuan sering memilih keluar dari pekerjaan atau menerima kerja informal yang lebih tidak aman.

Krisis air bersih di puluhan juta jiwa di berbagai kabupaten juga menjadi isu yang sangat gendered. Dalam banyak rumah tangga, perempuan yang mengurus air untuk minum, memasak, mencuci, dan mandi anak. Ketika sumur mengering, mereka mengantre jeriken, mengurangi standar kebersihan, dan menanggung risiko kesehatan keluarga. Diskusi tentang iklim dan tata kelola air sering terdengar teknis, tetapi di rumah tangga ia berarti: siapa yang kehilangan waktu, siapa yang menanggung sakit, dan siapa yang menanggung rasa bersalah ketika kebutuhan tidak terpenuhi.

Semua persoalan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak bisa dipisahkan dari desain fiskal dan kualitas layanan. Pada akhirnya, ukuran Pemberdayaan Perempuan bukan hanya jumlah pelatihan wirausaha, melainkan apakah kebijakan ekonomi dan layanan publik membuat hidup perempuan lebih aman, lebih sehat, dan lebih berdaya. Insight akhirnya: tanpa Inklusi Gender dalam kebijakan ekonomi dan layanan dasar, pertumbuhan mudah berubah menjadi beban yang tidak terbagi adil.