Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Polisi Indonesia setelah Serangkaian Bencana 2025–2026

Di tengah rangkaian bencana 2025 yang memukul banyak wilayah—mulai dari banjir bandang, longsor, hingga kecelakaan massal yang memicu kerusuhan sosial—posisi polisi Indonesia kembali diuji bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan sebagai pengelola krisis. Pada saat warga berdesakan di posko pengungsian, jalur logistik tersendat, dan kabar simpang siur menyebar cepat lewat media sosial, yang dinilai publik bukan sekadar “apa yang terjadi”, tetapi “siapa yang hadir dan bekerja”. Di fase ini, respons polisi menjadi ukuran yang sangat konkret: seberapa cepat polisi menutup akses berbahaya, mengamankan distribusi bantuan, mengurai antrean, dan mencegah penjarahan tanpa memperkeruh situasi. Itulah sebabnya pembicaraan mengenai keamanan publik berkelindan dengan pengalaman sehari-hari warga, dari korban sampai relawan.

Menariknya, setelah gejolak Agustus 2025 yang sempat menurunkan reputasi polisi, survei Litbang Kompas pada Oktober 2025 mencatat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,2% (gabungan kategori percaya dan sangat percaya). Angka ini menandai pemulihan yang tidak terjadi begitu saja: komunikasi yang lebih terbuka, percepatan penanganan korban, dan kesediaan menerima evaluasi eksternal disebut berkontribusi pada perubahan persepsi. Namun, memasuki bencana 2026, pertanyaan bergeser: apakah tren ini bisa dijaga saat krisis datang bertubi-tubi, sementara tuntutan pada integritas polisi dan kualitas layanan makin tinggi? Dari sinilah kita bisa membaca ulang hubungan yang rapuh tetapi penting antara pengalaman warga, tata kelola institusi, dan legitimasi di ruang publik.

En bref

• Survei Litbang Kompas Oktober 2025 mencatat kepercayaan publik kepada Polri sebesar 76,2%, menguat setelah penurunan pascakerusuhan Agustus 2025.
• Pemulihan persepsi dikaitkan dengan respons polisi yang lebih cepat, komunikasi strategis yang terbuka, serta penanganan korban dan keluarga korban.
• Dalam konteks penanganan bencana, polisi dinilai lewat tindakan nyata: pengamanan jalur evakuasi, distribusi bantuan, dan pengendalian hoaks.
• Pembentukan Tim Reformasi Internal dan Komite Percepatan Reformasi menjadi titik uji: publik menginginkan dampak, bukan simbol.
• Memasuki bencana 2026, ukuran keberhasilan bergeser ke konsistensi layanan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan integritas polisi.

Survei Litbang Kompas Oktober 2025: Pemulihan Kepercayaan Publik dan Akar Perubahannya

Angka 76,2% dari survei Litbang Kompas Oktober 2025 sering dikutip karena menggambarkan momen “balik arah” persepsi warga terhadap Polri. Dalam pembacaan yang lebih hati-hati, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan ringkasan dari pengalaman publik setelah masa genting. Kerusuhan Agustus 2025 menjadi latar penting: ketika kekerasan jalanan, ketidakpastian informasi, dan ketegangan politik lokal bercampur, warga menilai apakah aparat mampu mengembalikan rasa aman tanpa menambah trauma. Dalam situasi seperti itu, reputasi tidak dibangun oleh slogan; ia dibentuk oleh detail: siapa yang memberi kabar, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang berani mengakui kekurangan.

Litbang Kompas menekankan bahwa pemulihan ini terkait dengan pengelolaan komunikasi yang lebih cepat dan terbuka setelah kerusuhan. “Terbuka” di sini bukan berarti semua informasi diumbar, melainkan ada pola yang dapat diprediksi: konferensi pers terjadwal, klarifikasi terhadap isu liar, pembaruan data korban, dan kanal pengaduan yang benar-benar dijawab. Pada level warga, hal itu mengurangi kecemasan. Ketika rumor menyebar—misalnya soal “korban tambahan” atau “penjarahan besar”—klarifikasi yang rapi membantu publik memilah mana fakta dan mana provokasi.

Contoh kecil yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana polisi memperlakukan keluarga korban. Di banyak kasus krisis, keluarga korban merasa “dioper-oper” antarinstansi. Dalam narasi pemulihan citra pascakerusuhan, salah satu faktor yang dinilai positif ialah penanganan yang lebih cepat terhadap korban dan keluarga korban: pendampingan administrasi, akses informasi yang manusiawi, dan pengaturan lokasi yang tidak mempermalukan mereka. Pengalaman-pengalaman semacam ini menjadi bahan percakapan di RT, grup WhatsApp sekolah, sampai posko relawan. Di titik itulah kepuasan masyarakat terbentuk: bukan dari brosur layanan, melainkan dari interaksi yang terasa adil.

Di sisi lain, angka 76,2% juga bisa dibaca sebagai “modal yang rapuh”. Ia mudah turun jika terjadi satu kasus besar yang memperlihatkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, publik tidak hanya menuntut hasil, tetapi juga proses—apakah evaluasi dilakukan secara sungguh-sungguh. Keterbukaan pada evaluasi eksternal menjadi elemen penting: saat ada kritik dari lembaga pengawas, kampus, atau organisasi masyarakat sipil, respons yang defensif biasanya memperburuk persepsi. Sebaliknya, ketika kritik dijadikan dasar perbaikan, warga melihat adanya kedewasaan institusi.

Dalam konteks 2026, isu ini bersinggungan dengan ekosistem informasi yang makin cepat. Infrastruktur digital dan pengolahan data jadi penopang utama transparansi—mulai dari pemetaan wilayah rawan sampai sistem pelaporan. Tidak kebetulan jika percakapan publik juga menyentuh kesiapan teknologi nasional, misalnya wacana penguatan komputasi untuk layanan publik yang dibahas dalam pusat AI nasional Indonesia dan dinamika infrastruktur AI Indosat, Cisco, dan Nvidia. Untuk kepolisian, kemampuan mengelola data secara akuntabel dapat membantu verifikasi informasi, percepatan respons, dan mengurangi ruang spekulasi.

Survei juga seharusnya dibaca berpasangan dengan indikator lain: rasa aman, pengalaman mengakses layanan, dan persepsi integritas. Jika kepercayaan naik tetapi pengalaman layanan di lapangan masih penuh pungli atau proses yang bertele-tele, publik akan kembali sinis. Di sinilah pelajaran utamanya: angka 76,2% adalah peluang untuk mengunci perbaikan sistemik—bukan alasan untuk berpuas diri. Insight akhirnya sederhana: kepercayaan publik adalah pinjaman yang harus dibayar dengan konsistensi.

Polisi Indonesia dalam Penanganan Bencana 2025: Ujian Lapangan yang Membentuk Reputasi

Jika kerusuhan menguji kemampuan pengendalian massa, maka bencana 2025 menguji hal yang lebih kompleks: koordinasi lintas lembaga di bawah tekanan waktu. Dalam banyak peristiwa, polisi berada di simpul yang menentukan—menghubungkan pemerintah daerah, BNPB/BPBD, relawan, tenaga kesehatan, dan komunitas lokal. Karena itu, penanganan bencana oleh kepolisian bukan hanya “bantu evakuasi”, melainkan memastikan rantai keputusan berjalan: jalur dibuka, distribusi aman, dan konflik kecil tidak membesar.

Agar pembahasan tidak abstrak, bayangkan satu tokoh fiktif: Raka, anggota polisi di wilayah pesisir yang rawan banjir rob. Ketika air naik cepat, tugas awalnya bukan mengejar pelaku kriminal, melainkan membuat perimeter aman, mengatur rute evakuasi, dan mengurangi risiko korban tambahan. Di posko, Raka harus menghadapi dilema: ada warga yang memaksa kembali ke rumah untuk menyelamatkan barang; ada relawan yang membawa bantuan tetapi tanpa koordinasi; ada hoaks soal “bantuan ditimbun” yang memicu kemarahan. Dalam situasi seperti ini, reputasi institusi ditentukan oleh ketenangan petugas dan kejelasan komando.

Standar respons polisi yang dinilai warga saat krisis

Warga biasanya menilai dari hal-hal yang sangat konkret. Pertama, seberapa cepat aparat hadir. Kedua, apakah polisi membantu tanpa menghardik atau menyalahkan korban. Ketiga, apakah pengamanan dilakukan proporsional. Jika polisi terlalu keras, korban merasa diperlakukan seperti pelaku. Jika terlalu longgar, penjarahan dan konflik bisa muncul. Keseimbangan itu yang membuat keamanan publik terasa nyata.

Dalam banyak bencana, masalah klasik adalah informasi. Data korban, lokasi pengungsian, daftar kebutuhan, dan status akses jalan harus konsisten antarinstansi. Ketika tidak sinkron, kemarahan publik meningkat dan ujungnya menggerus kepercayaan publik. Karena itu, komunikasi strategis—seperti dicatat dalam pemulihan pascakerusuhan—menjadi relevan juga dalam bencana. Polisi yang mampu menyampaikan pembaruan rutin, mengakui keterbatasan logistik tanpa defensif, serta merujuk warga ke kanal resmi, cenderung dipandang lebih dapat dipercaya.

Konflik sosial kecil di posko: sumber erosi kepuasan masyarakat

Bencana sering mempertemukan orang-orang dari latar berbeda dalam ruang sempit. Gesekan bisa terjadi karena antrean bantuan, pembagian selimut, atau isu identitas. Di kota besar, interaksi lintas kelompok adalah realitas sehari-hari; wacana sosial seperti yang dibahas dalam interaksi etnis di Medan mengingatkan bahwa sensitifitas kultural memengaruhi cara konflik muncul dan reda. Polisi di posko harus punya keterampilan mediasi, bukan hanya kewenangan.

Di sinilah pentingnya pelatihan yang spesifik untuk bencana: negosiasi, pertolongan pertama dasar, dan komunikasi dengan korban trauma. Publik jarang memisahkan “oknum” dan “institusi” saat mengalami pelayanan buruk. Satu pengalaman buruk—misalnya petugas membentak ibu yang kehilangan anak—bisa menyebar cepat dan merusak reputasi polisi. Sebaliknya, satu tindakan empatik—misalnya mengantar lansia untuk mendapat obat—dapat memperkuat persepsi positif.

Pelajaran dari bencana 2025 adalah bahwa bencana bukan sekadar ujian logistik, tetapi ujian karakter lembaga di ruang publik. Insight akhirnya: saat semua sistem goyah, warga mengingat siapa yang hadir dengan tertib dan manusiawi—dan dari situ kepuasan masyarakat lahir.

Untuk melihat diskusi dan liputan visual yang sering membahas praktik terbaik penanganan krisis dan koordinasi aparat di lapangan, publik juga kerap merujuk konten video bertema tanggap darurat.

Bencana 2026 dan Ekspektasi Baru: Dari Kecepatan Respons ke Integritas dan Akuntabilitas

Memasuki bencana 2026, ekspektasi publik mengalami pergeseran. Jika sebelumnya ukuran utama adalah “cepat hadir”, kini publik menuntut “cepat hadir dan bisa dipertanggungjawabkan”. Artinya, respons polisi tidak cukup sekadar tampil di lokasi, tetapi harus meninggalkan jejak tata kelola yang rapi: logistik tercatat, distribusi diawasi, dan keputusan pembatasan akses punya dasar keselamatan yang jelas. Di era ketika warga mudah merekam dan mengunggah kejadian, akuntabilitas menjadi bagian dari operasi.

Perubahan ekspektasi ini berkaitan dengan meningkatnya literasi publik terhadap tata kelola. Warga semakin sering membandingkan layanan antarwilayah: mengapa di kabupaten A penyaluran bantuan tertib, sementara di kabupaten B chaos? Mengapa laporan kehilangan bisa cepat di satu tempat, tetapi lambat di tempat lain? Pola ini membuat kepercayaan publik menjadi “tersegmentasi”: orang percaya pada petugas tertentu, tetapi ragu pada sistemnya. Maka, perbaikan prosedur standar menjadi krusial agar kualitas tidak tergantung figur.

Integritas polisi sebagai faktor kunci di tengah krisis

Dalam bencana, peluang penyimpangan meningkat: pungutan untuk akses, permainan distribusi bantuan, atau pengamanan proyek rehabilitasi yang tidak transparan. Sekali saja ada rumor yang terbukti—misalnya bantuan diprioritaskan ke kelompok tertentu—maka integritas polisi dipertanyakan. Karena itu, mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus terlihat bekerja, bukan hanya ada di dokumen. Publik ingin melihat tindakan korektif: penindakan disiplin, publikasi hasil pemeriksaan, dan perbaikan SOP.

Penguatan integritas juga berkaitan dengan iklim hukum dan hak sipil yang jadi diskusi publik. Perdebatan mengenai penerapan aturan dan sanksi, misalnya yang dibahas dalam KUHP baru dan hak sipil atau dinamika reaksi atas sanksi KUHP di Jakarta, memengaruhi cara warga menilai aparat: apakah penegakan aturan dilakukan adil, atau selektif? Dalam situasi darurat, ketegasan memang perlu, tetapi ia harus konsisten dan proporsional agar tidak memicu ketidakpercayaan.

Teknologi, data, dan transparansi: peluang sekaligus risiko

Di 2026, penggunaan teknologi untuk krisis makin relevan: pemetaan titik banjir, dashboard pengungsian, sampai analisis lalu lintas untuk jalur evakuasi. Namun, teknologi tidak otomatis menciptakan keadilan. Jika data tidak dibuka, publik curiga. Jika data dibuka tanpa perlindungan privasi, korban rentan terekspos. Karena itu, debat etika teknologi juga mulai masuk ke ranah layanan publik, sebagaimana diskursus dalam debat etika AI di Jakarta. Polisi perlu menyeimbangkan transparansi dengan keamanan data warga.

Di lapangan, penguatan transparansi bisa dilakukan lewat cara sederhana: papan informasi posko yang diperbarui, daftar kontak resmi yang aktif, dan laporan harian ringkas tentang kondisi keamanan. Hal-hal ini menekan ruang hoaks. Dalam konteks pengungsian, studi sosial tentang kerentanan juga penting; pembahasan mengenai persepsi dan krisis pengungsian seperti di survei kesadaran krisis pengungsi menunjukkan bahwa ketidakpastian informasi sering memperbesar konflik internal di posko.

Inti pembelajaran bencana 2026 adalah: publik makin memeriksa “bagaimana” bukan hanya “apa”. Insight akhirnya: kecepatan tanpa akuntabilitas tak lagi cukup untuk menjaga reputasi polisi.

Tim Reformasi Internal Polri dan Komite Percepatan Reformasi: Dari Simbol ke Motor Transformasi

Salah satu catatan penting dari pemulihan pascakerusuhan 2025 adalah peran pembenahan kelembagaan, termasuk pembentukan Tim Reformasi Internal Polri dan keberadaan Komite Percepatan Reformasi. Di mata publik, struktur seperti ini sering memunculkan dua reaksi: harapan dan skeptisisme. Harapan muncul karena ada pengakuan bahwa masalah tidak selesai dengan pendekatan operasional semata. Skeptisisme muncul karena banyak “tim” di negeri ini berakhir sebagai jargon. Itulah sebabnya Litbang Kompas menekankan tuntutan publik agar reformasi tidak berhenti sebagai simbol, tetapi menjadi penggerak perubahan yang terasa di loket pelayanan hingga posko bencana.

Agar reformasi terasa, indikatornya harus bisa dilihat warga. Misalnya, apakah pengaduan diproses dengan tenggat waktu yang jelas? Apakah ada perlindungan bagi pelapor? Apakah ada pembaruan SOP yang mengurangi ruang negosiasi informal? Dalam konteks kepercayaan publik, reformasi yang tidak terlihat akan kalah oleh satu video viral tentang pungli. Karena itu, tim reformasi perlu bekerja dalam dua jalur: jalur kebijakan (aturan, SOP, pengawasan) dan jalur pengalaman (cara petugas berbicara, cara kasus ditangani, cara korban diperlakukan).

Contoh perubahan yang langsung menyentuh kepuasan masyarakat

Perubahan “kecil” sering berdampak besar. Misalnya, sistem antrean layanan yang transparan, standar waktu pelayanan yang ditempel, dan kanal pengaduan yang tidak memutar warga. Dalam krisis, hal serupa bisa diterapkan: nomor layanan darurat yang responsif, format laporan kejadian yang sederhana, dan mekanisme koordinasi dengan relawan yang tidak berbelit. Reformasi semacam ini membuat kepuasan masyarakat naik karena warga merasa diperlakukan sebagai pemilik hak, bukan pemohon belas kasihan.

Penguatan kapasitas juga relevan. Jika polisi dituntut mampu menghadapi bencana sekaligus disinformasi, maka pelatihan harus mengikuti zaman. Ekosistem pengembangan keterampilan digital dan analitik di Indonesia sedang ramai, misalnya lewat pembahasan pendidikan dan pelatihan AI 2026 serta dorongan kolaborasi industri-akademik AI. Terjemahannya di kepolisian bisa berupa peningkatan literasi data untuk pemetaan kerawanan, deteksi hoaks, dan pengelolaan laporan publik secara lebih cepat.

Tabel indikator yang bisa dipakai publik untuk menilai reformasi (2025–2026)

Jika indikator-indikator ini diukur dan dipublikasikan secara konsisten, Tim Reformasi Internal akan lebih mudah menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar simbol. Insight akhirnya: reformasi yang efektif adalah reformasi yang bisa dirasakan dalam satu interaksi warga—di loket, di jalan, dan di tengah bencana.

Perdebatan publik tentang reformasi kepolisian dan praktik terbaik pengawasan juga sering muncul dalam diskusi video dan forum kebijakan.

Menerjemahkan Keamanan Publik ke Pengalaman Warga: Praktik Lapangan, Komunikasi, dan Rantai Kepercayaan

Pada akhirnya, keamanan publik bukan konsep akademik; ia adalah perasaan yang muncul ketika seseorang bisa pulang dengan tenang, mendapatkan bantuan tanpa dipermalukan, dan percaya bahwa aturan berlaku sama. Dalam konteks bencana, rasa aman itu diuji berlapis: ancaman fisik (banjir, longsor), ancaman sosial (penjarahan, konflik posko), dan ancaman informasi (hoaks, provokasi). Polisi berada di garis yang memengaruhi ketiganya. Karena itu, menjaga kepercayaan publik berarti mengelola seluruh rantai pengalaman, dari patroli hingga komunikasi.

Ambil contoh kasus kecelakaan wisata yang memicu perhatian nasional. Ketika terjadi peristiwa besar di destinasi, masyarakat menilai apakah investigasi dilakukan cepat dan transparan, atau justru membingungkan. Liputan mengenai investigasi polisi atas kecelakaan di Labuan Bajo menunjukkan bagaimana ekspektasi publik menempel pada dua hal: kepastian informasi dan perlakuan terhadap korban. Di wilayah pariwisata, dampaknya meluas—bukan hanya pada keluarga korban, tetapi juga pekerja lokal yang menggantungkan hidup pada reputasi aman destinasi. Karena itu, tindakan polisi dalam satu kejadian bisa memengaruhi persepsi keamanan di mata publik luas.

Daftar praktik yang paling sering dinilai warga saat bencana dan krisis sosial

• Kecepatan hadir di titik rawan serta kemampuan mengarahkan evakuasi tanpa menimbulkan kepanikan.
• Kejelasan informasi melalui kanal resmi, termasuk koreksi cepat atas rumor yang berpotensi memicu kerusuhan.
• Pengamanan distribusi bantuan agar tidak terjadi penyelewengan dan tidak memicu konflik di posko.
• Perlakuan yang bermartabat kepada korban, keluarga, dan kelompok rentan—ini sangat menentukan kepuasan masyarakat.
• Konsistensi penegakan aturan sehingga warga melihat integritas polisi, bukan keberpihakan.

Praktik-praktik ini tampak sederhana, tetapi masing-masing membutuhkan sistem: pelatihan, koordinasi, dan kepemimpinan lapangan. Misalnya, untuk mengamankan bantuan, polisi perlu memahami rantai pasok dan titik rawan penyelewengan. Untuk mengatasi hoaks, dibutuhkan keterampilan komunikasi yang tidak menggurui, serta kemitraan dengan tokoh lokal. Untuk perlakuan bermartabat, dibutuhkan budaya organisasi yang menempatkan korban sebagai manusia, bukan angka.

Faktor ekonomi juga sering menyusup ke isu keamanan. Dalam fase pemulihan pascabencana, proyek rehabilitasi dan perputaran dana dapat memunculkan potensi konflik kepentingan. Ketika publik membaca berita tentang tata kelola ekonomi—misalnya dinamika prospek ekonomi Indonesia dan stabilitas pertumbuhan atau pembenahan infrastruktur Nusantara dan dampaknya pada ekonomi—mereka juga mengaitkannya dengan rasa aman: apakah proyek berjalan transparan, apakah konflik lahan terkendali, apakah aparat netral. Dengan kata lain, keamanan tidak berdiri sendiri; ia menempel pada tata kelola.

Di tingkat komunitas, kampanye sosial juga dapat membantu mencegah diskriminasi terhadap korban bencana atau pendatang yang mengungsi. Upaya seperti kampanye anti-diskriminasi di Bandung relevan karena stigma sering membuat konflik posko makin tajam. Polisi yang mendukung pendekatan pencegahan—bukan hanya penindakan—akan lebih mudah mempertahankan reputasi polisi sebagai pelindung, bukan sekadar pengendali.

Jika ada satu benang merah dari seluruh dinamika 2025–2026, itu adalah pergeseran penilaian publik: dari “apakah polisi hadir” menjadi “apakah polisi hadir dengan cara yang adil, transparan, dan manusiawi”. Insight akhirnya: kepercayaan publik bertahan ketika warga merasakan keamanan sebagai pengalaman yang konsisten, bukan keberuntungan sesaat.